PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan adalah hal yang umum dalam menjalankan sebuah organisasi, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kebijakan memberikan dasar pada anggota dalam menjalankan tugas danfungsinya di dalam organisasi. Jika diibaratkan organisasi, negara adalah organisasi yang sangat kompleks dan berskala besar dengan segala masalahnya.
Sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan luas, sebuah negara harus dipimpin oleh orang yang cakap dalam menjalankan manajemen. Dalam setiap usaha dalam mencapai visi dan misi negara, seorang pemimpin sudah pasti akan mengeluarkan kebijakannya sebagai dasar bawahannya serta masyarakat dalam menjalankan fungsinya demi kesejahteraan rakyat.
Kebijakan sendiri adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah[1]. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwasanya kebijakan diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lantas masalah apa yang akan diselesaikan dengan sebuah kebijakan dalam suatu negara? Sudah pasti diharapkan semua masalah dalam suatu negara dapat diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Begitu pentingnya peran kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah tentu akan membuat pembuatannya begitu detail dan teliti. Demi menciptakan sebuah produk kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran, sudah pasti pemerintah akan membuat kebijakan dengan berbagai pendekatan yang tepat pula.
Dari berbagai hal diatas maka penulis ingin memaparkan berbagai pendekatan dalam memformulasi kebijakan.
B. Rumusan Masalah
Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa saja pendekatan yang digunakan dalam formulasi kebijakan?
2. Bagaimana ilustrasi pendekatan kebijakan yang digunakan?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apa saja pendekatan yang digunakan dalam formulasi kebijakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana ilustrasi pendekatan kebijakan yang digunakan.
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
| |
A. Pendekatan Formulasi Kebijakan
Sebagaimana telah diungkapkan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah. Sedangkan dalam KBBI[2] disebutkan bahwa Kebijakan (n) 1 kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2 rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan:
Dari 2 definisi diatas nampak jelas inti dari kebijakan adalah guna menjadi pedoman atau acuan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga dalam pembuatannya perlu adanya pendekatan guna mengetahui keperluan dan sejauh mana kebijakan itu akan digunakan dan berdampak pada masyarakat.
Adapun pendekatan formulasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan Institusional
Formulais kebijakan dengan menggunakan pendekatan institusional mengandaikan bahwa tugas membuat kebijakan pendidikan adalah tugas pemerintah. Pendekatan institusi dipandang sebagai pendekatan yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan pendidikan. Pendekatan Institusional mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pendidikan dari berbagai tingkatan dalam formulasi kebijakan.
Ada tiga alasan pembenaran pendekatan ini, yaitu : Pertama pemerintah memang sah dalam membuat kebijakan pendidikan, Kedua fungsi pemerintah membuat kebijakan adalah bersifat universal, Ketiga pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama.
Kelemahan dalam pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan itu berada dan diterapkan.
2. Pendekatan Proses
Menurut pendekatan ini, kebijakan diciptakan melalui tahapan-tahapan yang runtut, tidak melompat-lompat atau langsung jadi. Asumsinya adalah kebijakan pendidikan adalah sebuah aktivitas, sehingga membutuhkan proses. Dalam pendekatan ini, ada beberapa proses dalam membuat sebuah kebijakan pendidikan, langkah-langkah tersebut adalah : Identifikasi Permasalahan, Menata Agenda Formulasi Kebijakan, Perumusan Proposal Kebijakan, Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan.
3. Pendekatan Teori Kelompok
Pendekatan teori kelompok dalam formulasi Kebijakan Pendidikan mengandaikan bahwa kebijakan kebijakan merupakan titik keseimbangan (Equilibrium). Inti gagasannya dalah interaksi antar kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik untuk semua. Menurut teori ini, individu-individu dalam kelompok-kelompok berinteraksi baik secara formal maupun informal, dan secara langsung maupun melewati media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pendidikan yang diperlukan.
Dalam konteks ini, sistem politik berperan memanajemi konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui cara berikut :
a. Merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan.
b. Menata, kompromi dan menyeimbangkan kepentingan.
c. Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan pendidikan yang akan dirumuskan.
d. Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.
4. Pendekatan Elitis
Ada beberapa yang melihat bahwa dalam suatu sistem politik, kebijakan pendidikan dibuat oleh elite dari sistem itu. Dengan demikian, kebijakan pendidikan mencerminkan keinginan dan kehendak kaum elite saja, tanpa ada aspirasi masyarakat yang terserap didalamnya. Yang dimaksud kaum elite pada umunya adalah pemimpin yang kuat, keluarganya, pengusaha yang dekat dengan keluarga pemimpin, dantentu saja pemimpin militer. Dalam buku lain disebutkan cendikiawan dan mahasiswa juga kaum elite, akan tetapi pada biasanya mereka tidak aktif mendekati pemimpin, kecuali diminta.
Pendekatan elite berkembang dari teori elite-massa yang melandaskan pada asumsi bahwa setiap masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok penguasa (elite) dan kelompok tidak memiliki kekuasaan ( massa ). Teori ini berbasis pada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada celah pada kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite yang berkuasa.
5. Pendekatan Rasional
Pendekatan ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan pendidikan sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan harus memilih kebijakan pendidikan yang memeberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut pendekatan rasional proses formulasi kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambilmadalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai.
Pada pendekatan ini, prosedur formulasi kebijakan pendidikan disusun dalam urutan sebagai berikut :
a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya.
b. Menemukan pilihan-pilihan.
c. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan.
d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan.
e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.
Bisa jadi pendekatan ini barangkali merupakan pendekatan ideal dalam perumusan kebijakan pendidikan dalam arti menciptakan efisiensi dan efektivitas. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu konsep maximum social gain berbeda pada setiap kelompok kepentingan.
6. Pendekatan Inkremental
Pendekatan inkremental pada dasarnya merupakan kritik terhadap pendekatan rasional. Hal itu disebabkan karena para pembuat kebijakan pendidikan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional dengan alasan mereka tidak memiliki cukup waktu, tidak memiliki kapasitas intelektual dan biaya, bahkan dikawatirkan muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan, dan menghindari konflik.
Menurut pendekatan ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan pendidikan dimasa lalu. Pendekatan ini ditempuh ketika pengambil kebijakan pendidikan berhadapkan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, kecukupan dana untuk melakukan evaluasi yang komprehensif. Sementara itu pengambil kebijakan pendidikan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul disekelilingnya. Tentu saja pilihannya adalah melanjutkan kebijakan lama dengan sedikit modifikasi seperlunya.
7. Pendekatan Pemetaan Terpadu
Pendekatan pemetaan terpadu merupakan upaya penggabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan inkremental. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap formulasi kebijakan pendidikan pokok dan inkremental. Menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pendidikan pokok dan urutan tinggi yang menentukan petunujuk-petunjuk dasar. Menetapkan proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankan setelah keputusan itu tercapai.
Dalam pendekatan ini diibaratkan sebagai dua buah kamera, kamera dengan wide angle untuk melihat keseluruhandan kamera dengan zoom untuk melihat detailnya. Sebetulnya pendekatan ini adalah pendekatan yang amat menyederhanakan masalah.
8. Pendekatan Teori Permainan
Asalnya, teori permainan adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari berbagai elemen yang saling berkait dalam pembuatan keputusan. Teori ini diterapkan dalam berbagai situasi sosial dimana terdapat lebih dari satu pembuat kebijakan yang disebut “pemain” yang masing-masing memiliki serangkaian pilihan tindakan yang disebut “strategi.” Hasil akhirnya sangat ditentukan strategi mana yang lebih unggul dan pemilihan strategi terbaik sangat ditentukan oleh kemampuan pemain dalam memahami situasi dan mengadakan berbagai perhitungan.
Teori permainan berhubungan dengan variasi situasi dimana beberapa pengambil kebijakan saling berhadapan, dan tingkat kepuasan yang dicapai oleh salah satu dari mereka tidak saja tergantung pada pilihannya, tetapi juga pilihan dari yang lainnya. Pendekatan formulasi kebijakan pendidikan menurut teori ini biasanya dianggap sebagai oendekatan konspiratif. Pendekatan permainan ini sebetulnya berdasarkan pada formulasi kebijakan yang rasional namun dalam kondisi kompetisi, dimana keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pengambil kebijakan akan tetapi juga aktor-aktir lain.
Pendekatan teori permainan mirip dengan dengan pendekatan pluralis dimana penetapan kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses kompetisi antar berbagai kelompok yang berbeda. Kekuatan antar kelompok dalam mempengaruhi agenda kebijakan pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di satu tangan tetapi tersebar.
9. Pendekatan Pilihan Publik
Pendekatan ini melihat kebijakan pendidikan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari indivisu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar pendekatan ini adalah berasal dari teori ekonomi pilihan publik yang mengandaikan manusia adalah Homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Pada intinya setiap kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna.
Proses formulasi kebijakan pendidikan dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum ini merupakan konsep formulasi kebijakan pendidikan yang paling demokratis karena memberi ruang luas kepada stakeholders pendidikan untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.
10. Pendekatan Sistem
Pendekatan ini diperkenalkan pertama kali oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil.
Kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah , dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah.
11. Pendekatan Demokratis
Pada pendekatan inidikehendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikutsertakan sebanyak-banyaknya dalam formulasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini berkembang tertama di negara-negara yang baru saja mengalami transisi dari sitem politik otoritarian ke sistem politik demokrasi. Pendekatan demokratis biasanya diperkaitkan dengan implementasi good governance bagi pemerintah yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan pendidikan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.
Pendekatan ini sangat baik, akan tetapi kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat dn dalam kelangkaan sumber daya. Namun jika dapat dilaksanakan, pendekatan ini sangat efektif dalam implementasinya karena setiap piihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan pendidikan dan setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan yang dirumuskan.
12. Pendekatan Strategik
Inti dari pendekatan ini adalah menggunakan rumusan runtutan formulasi strategi sebagai basis kebijakan pendidikan. Makna dari perencanaan strategis yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya) dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.
Proses formulasi strategis disusun berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Memrakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.
b. Memahami manfaat proses perencanaan strategis.
c. Merumuskan panduan proses.
d. Memperjelas mandat dan misi organisasi.
e. Menilai dengan analisis SWOT.
f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi.
g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
Biasanya ada tiga fase dalam formulasi kebijakan strategis,yaitu pertama adalah apresiasi lingkungan ekstrnal dan internal tempat dimana kebijakan pendidikan akan beroperasi. Kedua pilihan dari strategi agar sesuai dengan lingkungan, dan ketiga adalah implementasi strategi yang dipilih didalam kebijakan pendidikan.
13. Pendekatan Deliberatif
Pendekatan deliberatif atau pendekatan musyawarah pada formulasi kebijakan pendidikan sama dengan analisis kebijakan dengan model Deliberative policy analysis. Proses analisis kebijakan pendidikan dengan pendekatan musyawarah ini jauh berbeda dengan pendekatan teknokratik karena peran analis kebijakan pendidikan hanya sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan pendidikan atas dirinya sendiri.
14. Pendekatan “Tong Sampah”
Sebagian pakar mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan pendidikan itu tidak berjalan secara rapi seperti di pabrik, melainkan menyerupai pengolahan sampah. Berbagai masalah dan solusi dibuang oleh para partisipan ke tong sampah proses pembuatan kebijakan. Campuran sampah didalam tong tersebut tergantung dengan labelnya juga tergantung pada sampah apa yang diproduksi dan pada kecepatan apa pembuangan atau pengolahannya.
Pemikiran tentang pendekatan tong sampah ini didasarkan pada keyakinan bahwa proses kebijakan pendidikan merupakan serangkaian tindakan salam suatu “anarki yang terorganisasi” yang menjadikan berbagai pendekatan formulasi kebijakan pendidikan yang ada menjadi tidak relevan lagi.
B. Ilustrasi Pendekatan Kebijakan
Bagaimana cara melihat suatu pendekatan dalam formulasi kebijakan pendidikan diterapkan? Berikut kami sajikan ilustrasi yang merupakan hasil riset dari Riant Nugroho mengenai kebijakan pendidikan yang unggul dengan studi kasus pembangunan pendidikan di Kabupaten Jembrana Tahun 2000-2006. Hasil riset Riant menunjukkan bahwa di Kabupaten Jembrana, kebijakan pendidikan terdiri dari 2 yaitu Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah. Hal itu terdiri dari :
1. Keputusan Bupati Nomor 24 tahun 2003 tentang Pembebasan Iuran Wajibpada SD, SMP, SMU, SMKNNegeri di Kabupaten Jembrana.
2. Keputusan Bupati NomSor 1615 Tahun 2004 tentang Pemberian Beasiswa kepada Siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang memperoleh Nilai Surat Tanda Kelulusan (STK) tertinggi dan berprestasi di Bidang Olahraga.
3. Perda No. 10/2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana
4. Perda No. 14/2006 tentang Pemberian Beasiswa kepada Siswa yang Tidak Mampu pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi di Sekolah Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Jembrana.
Sebagaimana diketahui, pada praktiknya proses formulasi kebijakan selalu merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang ada. Perbedaannya terletak pada pendekatan mana yang dipandang lebih dominan dalam menentukan. Terhadap kasus diatas, peneliti menengarai bahwa pendekatan kebijakan pendidikan yang utama secara berurutan adalah pendekatan elite, pendekatan rasional dan pendekatan pilihan publik.
Dikatakan menggunakan pendekatan elite karena pada dasarnya publik tidak dilibatkan secara efektif didalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Salah satu alasannya adalah kesenjangan kemampuan berpikir (intelektual) antara elie (khususnya bupati) dengan rakyat. Hal ini dikarenakan khususnya pada tahun 2000-2003 dimana kondisi pendidikan rakyat masih sanga rendah.
Dikatakan menggunakan pendekatan rasional karena prinsip-prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip efisiensi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dikatakan menggunakan pendekatan pilihan publik karena karena pada dasarnya, meskipun yang mengambil posisi sangat dominan dalam merumuskan kebijakan pendidikan adalah elit, dan meskipun pendekatannya rasional namun muatan inti didalam kebijakan lendidikan yang dirumuskan oleh elit sevara rasional itu mengacu pada pilihan utama dari rakyat.
Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan pendidikan di Jembrana diawali dengan proses percobaan dengan cara dilaksanakan tanpa kebijakan pendidikan yang diformulasikan secara legal-formal dan dikodifikasi. Setelah dipandang berhasil, baru dilakukan formulasi kebijakan pendidikan di tingkat eksekutif. Setelah tidak mendapatkan pertentangan, kemudia dikembangkan menjadi kebijakan pendidikan di tingkat legislatif. Proses penetrasi kebijakan pendidikan yang halus cenderung menurunkan tingkat konflikyang mungkin terjadi.
BAB III
PENUTUP
PENUTUP
| |
Kesimpulan
Adapun pendekatan formulasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan Institusional
2. Pendekatan Proses
3. Pendekatan Teori Kelompok
4. Pendekatan Elitis
5. Pendekatan Rasional
6. Pendekatan Inkremental
7. Pendekatan Pemetaan Terpadu
8. Pendekatan Teori Permainan
9. Pendekatan Pilihan Publik
10. Pendekatan Sistem
11. Pendekatan Demokratis
12. Pendekatan Strategik
13. Pendekatan Deliberatif
14. Pendekatan “Tong Sampah”
Adapun dalam penerapan pendekatan kebijakan tidak hanya dipakai satu kali atau sendiri-sendri. Satu pendekatan dengan yang lain, saling melengkapi agar terciptanya pendidikan pramuka yang hebat
|
Dafar pustaka
| |
Rawita, Ino Sutisno. Kebijakan Pendidikan:Teori, Implementasi, dan Monev. 2010. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta
Ebta Setiawan. KBBI Offline versi 1.1 Freeware Copyright 2010
| |
Pendekatan Formulasi Kebijakan Pendidikan
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan
Yang diampu oleh Ibu Hj. Anik Faridah, M.Pd.I
Disusun Oleh Kelompok 5:
Novicha Andika S
Dumadi
Durotul Yatimah
Sunanik
Kiyarotul Umami
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NGAWI
|
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada kaum muslimin dengan diturunkannya Al Qur’an yang suci, dan telah menjamin terpeliharanya hinggaakhir zaman.
Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada keindahan islam, yang kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat.
Dengan rahmat dan hidayah Allah AWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pendekatan Formulasi Kebijakan Pendidikan” ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selain itu, dalam proses penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terutama kepada Dosen Pengampu Ibu Hj. Anik Faridah, M.Pd.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan. atas segala bantuan tersebut, penulis tidak dapat membalas berupa apapun kecuali ucapan terima kasih seraya mengharapkan limpahan rahmat Illahi.
Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari tentu banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca sekalian demi perbaikan selanjutnya.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua..aamiin
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL.......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR........................................................................................................... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................................... 1
B. Rumusan masalah ...................................................................................... 2
C. Tujuan Penulisan ....................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pendekatan Formulasi Kebijakan Pendidikan............................................ 3
B. Ilustrasi Pendekatan Kebijakan.................................................................. 7
BAB III PENUTUP
Kesimpulan ...................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA
|
[1] Rawita,Ino Sutisno.Kebijakan Pendidikan:Teori, Implementasi, dan Monev. (Yogyakarta.2010) hal. 16
[2] Ebta Setiawan. KBBI Offline versi 1.1 Freeware Copyright 2010
No comments:
Post a Comment
terima kasih atas komentar anda